Desa Kuala Lumpur merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Desa ini resmi terbentuk pada tanggal 6 Januari 2003 sebagai hasil dari kebijakan pemekaran wilayah administratif desa di Kabupaten Boalemo.

Pemekaran dari Desa Molombulahe

Sebelum pemekaran, wilayah yang kini dikenal sebagai Desa Kuala Lumpur merupakan bagian dari Desa Molombulahe, yang saat itu terdiri dari beberapa dusun, termasuk Dusun Palawija dan Dusun Eling. Kedua dusun ini menjadi cikal bakal terbentuknya Desa Kuala Lumpur.

Tokoh Pemekaran

Aspirasi pemekaran mendapat dukungan penuh dari berbagai tokoh penting di masyarakat:

• Almarhum Bapak Yasmin Ismail – Tokoh Agama yang sangat dihormati di wilayah tersebut
• Bapak Iwan Woluwo – Tokoh Masyarakat yang turut memperjuangkan pemekaran
• Bapak Mustapa Lasena – Tokoh Adat yang berperan dalam merajut konsensus masyarakat

Asal-usul Nama "Kuala Lumpur"

Penamaan Desa Kuala Lumpur memiliki sejarah yang unik dan erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi masa lalu. Sebelum menjadi desa, wilayah ini dikenal sebagai jalur utama kendaraan operasional milik Perusahaan Rajawali, yang saat itu mengelola lahan tebu di kawasan sekitar.

Kendaraan berat milik perusahaan sering melewati jalur tersebut, yang kondisi jalannya berlumpur parah, terutama saat musim hujan. Oleh sebab itu, jalur tersebut dijuluki oleh para sopir dan warga sekitar sebagai "Jalan Kuala Lumpur", merujuk pada kota Kuala Lumpur di Malaysia yang kala itu sering diasosiasikan dengan modernitas namun juga sering banjir di kawasan tertentu.

Opsi Nama yang Dipertimbangkan:

Setelah melalui musyawarah yang melibatkan seluruh tokoh masyarakat, disepakati bahwa nama Desa Kuala Lumpur dipilih sebagai nama resmi, dengan alasan historis dan daya ingat yang kuat di kalangan masyarakat.

Daftar Kepala Desa

Kondisi Demografis/Kependudukan

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Boalemo pada tahun 2023, jumlah penduduk Desa Kualalumpur adalah sebagai berikut:

Kondisi Kesehatan Masyarakat

Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai. Desa Kualalumpur memiliki:

• 1 (satu) Polindes yang didukung oleh Bidan Desa dan Perawat Desa
• 1 (satu) Posyandu balita
• 1 (satu) Posyandu lansia

Pendidikan

Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa.

Sumber: Data BPS tahun 2023

Mata Pencaharian

Dengan kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Kualalumpur, memungkinkan mata pencaharian yang sangat beragam dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.

Sumber: Data AKP tahun 2023

Kesejahteraan Masyarakat

Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Program yang sudah ada ditingkatkan, seperti BSP, PKH, dll.

Agama

Dalam perspektif agama, masyarakat di desa Kualalumpur termasuk masyarakat yang homogen. Mayoritas masyarakat desa Kualalumpur beragama Islam (100%). Tingkat kemayoritasan agama Islam sangat dipengaruhi oleh kultur yang sudah lama ada di desa.

Budaya

Budaya atau kultur yang ada di masyarakat desa Kualalumpur masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan agama Islam. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di desa Kualalumpur banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual agama Islam dan perilaku orang tua terdahulu.

Pertumbuhan ekonomi secara nasional memang mengalami penurunan yang sangat drastis, hal ini diawali dari dampak krisis moneter dan berlanjut dengan krisis ekonomi secara umum. Namun demikian Desa Kualalumpur dengan potensi yang dimiliki mencoba bertahan pada bidang-bidang usaha seperti sektor Pertanian, perdagangan, dan UKM.

Potensi Ekonomi Desa

Sektor jasa juga masih menjadi sebagian besar pilihan mata pencaharian penduduk Desa Kualalumpur.

Perbaikan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan desa dalam periode kepemimpinan saat ini dan yang akan datang.

SOTK Desa (Susunan Organisasi dan Tata Kerja)

Lembaga BPD (Badan Permusyawaratan Desa)